Dana Desa dapat segera digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi masyarakat Desa di tengah pandemi Covid-19 melalui program Padat Karya Tunai Desa dan pemberian Bantuan Sosial.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai anggapan Koalisi Masyarakat Peduli Minerba (KMPM) bahwa RUU tentang Perubahan atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) cacat hukum terlalu berlebihan.

Setelah melalui proses pengusulan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akhirnya menyetujui status PSBB untuk DKI Jakarta.

DPD sebagai wakil daerah lebih memilih bekerja di daerah untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah pusat, bisa dirasakan daerah, ketimbang sibuk mengkritisi kebijakan itu sendiri.

Waki Ketua DPD RI, Nono Sampono menyarankan Pemerintah Pusat untuk mengambil alih penanganan penyebaran virus Corona di Jakarta. Mengingat DKI Jakarta sebagai daerah yang masuk zona merah penyebaran virus Corona.

Desakan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka hotline untuk melayani pengaduan publik terkait pelaksanaan restrukturisasi kredit akibat dampak wabah virus Corona (Covid-19) langsung direspons.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyak persoalan dan diperkirakan akan masih berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Dalam situasi ini, pemerintah diminta menerbitkan PP sebagai produk hukum turunan dari UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menampung keluhan sejumlah daerah tentang kurangnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis.

Dalam rangka menghadapi penyebaran virus Corona, DPD RI meminta pemerintah untuk secara bijak dalam melakukan penyesuaian anggaran.

DPD RI mengimbau pemerintah untuk membuka ruang bantuan dari negara asing guna mengatasi penyebaran virus Corona di tanah air.