Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) disahkan menjadi Undang-Undang. Persetujuan diambil melalui Rapat Paripurna DPR RI

Pasca pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 menjadi UU, sejumlah Ormas Islam diminta waspada.

Pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas menjadi UU, maka proses pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK) secara otomatis terhenti.

Presiden Jokowi diminta untuk mencermati terkait usulan pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri yang sedang dalam pembahasan di Komisi III DPR.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) harus bertanggungjawab atas situasi penegakan hukum secara umum dan khususnya pemberantasan korupsi di tanah air.

Paripurna DPR resmi mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU.

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) memberi kewenangan bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk melindungi para TKI atau buruh migran di luar negeri.

Sejumlah kalangan mengapresiasi DPR yang akan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Apa saja kemajuan dari UU PPMI tersebut?

Mendagri Tjahjo Kumolo geram mendengar ada anggota DPR yang menyebut Presiden Jokowi telah melanggar UUD 1945 terkait penerbitan Perppu tentang Ormas.

Tiga fraksi di DPR secara tegas menolak Perppu tentang Ormas untuk disahkan menjadi UU. Adalah, Fraksi Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).