Legislator Dapil Banten I itu dinilai aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di sektor petani dan nelayan.

Penegakan hukum harus adil dan merata, termasuk wilayah kepulauan dan perbatasan. Masyarakat di pulau terluar juga berhak mendapatkan akses keadilan yang sama.

Komisi XII DPR RI menegaskan kehadiran industri ekstraktif tidak boleh sekadar mengeruk kekayaan alam, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menyepakati revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dengan menambahkan lima RUU baru.

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima penghargaan dari forum pers DPR, Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Koimisi II DPR mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dalam mendorong investasi di daerah.

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai lonjakan harga plastik dapat menjadi momentum untuk kembali ke penggunaan kemasan dari bahan alami.

Legislator PDIP menegaskan bahwa pengelolaan SDA, khususnya minyak dan gas (migas), harus berpijak pada prinsip kemanfaatan nyata bagi masyarakat daerah.

Baleg DPR RI menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Seharusnya siang itu ada rapat internal dengan BKD, tapi tiba-tiba dibatalkan. Sampai sekarang belum ada penjelasan kenapa ditunda.