Setelah mencermati dan mendengar secara saksama aspirasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat dari seluruh Indonesia yang terjadi sepanjang hari kemarin, dan mengingat proses tahapan waktu pelaksanaan pendaftaran Pilkada yang semakin dekat, serta demi menjaga tegaknya konstitusi.

Tim advokasi, terang Fadhil, mendapat pelecehan dari pihak Polda Metro Jaya.

Beginilah seharusnya demokrasi berjalan. Komitmen melaksanakan Konstitusi, dan Mahasiswa bersama Rakyat terus mengawal proses di parlemen dan pemerintahan.

Putra sulung Presiden Jokowi telah mengurus surat keterangan untuk melengkapi persyaratan sebagai calon kepala daerah di Pilkada Jawa Tengah (Jateng).

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal dinamika yang terjadi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, DPR RI batal untuk mengesahkan UU Pilkada yang sebelumnya telah disetujui dalam pembahasan tingkat I di Baleg DPR Ri bersama pemerintah.

Pemerintah dan DPR mencoba mengakali putusan dengan merevisi UU Pilkada.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan akan taat kepada keputusan Mahkamah Konstitusi (KPK) terkait UU Pilkada.

Usman Hamid memberikan dukungan atas putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah.