Bagi pihak-pihak yang belum memahami teks KUHAP, redaksi KUHAP, kami tambahkan penjelasan-penjelasan mengenai latar belakang pasal-pasal tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong pembentukan badan khusus untuk mengelola aset rampasan agar pemulihan kerugian negara lebih optimal.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendukung pengusutan tiga mega kasus korupsi yang tengah dilakukan Polri.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak dapat hanya dilihat dari perspektif hukum pidana.

Komisi I DPR mendukung diterbitkannya Perpres Nomor 111/2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029.

Hakim tingkat banding tetap menguatkan vonis bersalah Marine Le Pen atas kasus korupsi pada 2025, namun memberikan keringanan hukuman.

Diduga kuat amplop dari Suhardiman untuk Sekretariat Jenderal PSI itu bersumber dari pemotongan paksa uang SHU terhadap 914 petani selaku anggota KUD.

Kejaksaan Roma, Italia menangkap dua tersangka, salah satunya mantan anggota badan intelijen, atas dugaan membocorkan dokumen rahasia kepada agen Rusia.

APBN harus benar-benar berorientasi pada hasil (result-oriented), bukan semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran. Yang paling penting adalah manfaatnya

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendukung proses penegakan hukum oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi MBG yang melibatkan TNI aktif