Aneh di tingkat Polda Sultra sudah diterima laporan, di tingkat Mabes masih mempelajari. Masa Mabes kalah sama kelas Polda. Kita nih bantu polisi mengkanalisasi supaya kondusif, gak ada lagi ribut, pakai penegekan hukum. Tapi justru polisi yang membuka diri hukum tidak tegak.

Langkah kita tetap sesuai koridor DPD RI yang salah satu tugasnya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, atau mengawasi eksekutif yang menjalankan UU.

Bank Data Luhut Binsar Pandjaitan 

Yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu adalah bohong ya, saya hanya sampaikan itu saja.

Barisan Nusantara (Barnas) mengkritik pernyataan anggota DPR RI, Masinton Pasaribu, yang memberikan julukan `Brutus` kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP).

Misalnya Menteri Investasi (Bahlil Lahadalia) dia harus memastikan investasi di Indonesia karena kita perlu membangun. Lalu Menko Marves (Luhut Binsar Panjaitan) harus memastikan kemajuan kemaritiman. Konsen saja di situ supaya jelas kinerjanya.

Saat ini Luhut berada di tengah pusaran kontroversi perpanjangan masa jabatan Presiden, tentunya hal ini akan berpotensi akan adanya ketidakfokusan mengurusi urusan Sumber Daya Air. Belum lagi berbagai jabatan yang baru saja diembannya, seperti Koordinator PPKM Wilayah Jawa dan Bali dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ada pula yang menghubungkannya dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden

Kami minta pemerintah dalam hal ini Menko Marves (Luhut Binsar Panjaitan) dan Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) menghentikan wacana kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kilogram ini. Kenaikan harga kedua komoditas energi ini akan membuat masyarakat kolaps.

Dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf f, UU Ketebukaan Informasi Publik, tegas disampaikan bahwa informasi yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum harus dapat dijelaskan kepada masyarakat.