Pada lanjutan pembahasan RUU Ciptaker, sebanyak tujuh fraksi di DPR, DPD dan pemerintah menyepakati bahwasanya Omnibus Law RUU Ciptaker selesai dibahas di Tingkat I dan selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.

Pada dasarnya, setiap lembaga negara yang dibentuk dengan mandat kekuasaan rakyat haruslah memiliki kekuasaan untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kepentingan rakyat.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk perkuat gotong royong melaksanakan tugas konstitusional dan menjalankan amanat rakyat.

Gagasan dasar pembentukannya sebagai upaya penguatan daerah, yaitu menghadirkan lembaga yang dapat membawa kepentingan dan aspirasi daerah untuk dirumuskan dalam kebijakan nasional.

Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek telah diberhentikan dari jabatannya sejak 6 Mei 2020. Pemberhentian Moenek sebagai Sekjen melalui Keputusan Presiden (Keppres) melalui Nomor 39 Tahun 2020.

BLT Dana Desa senilai Rp 4,7 triliun selama 6 bulan dengan rincian menyasar 7,9 juta KPM atau warga desa

DPD PDIP Sumbar bersikap untuk tidak lagi mengikuti Pilgub 2020.

Tangsel memerlukan pemimpin yang bisa langsung bekerja untuk masyarakat, tanpa terlebih dulu beradaptasi dengan gaya dan sistem kerja pemerintah kota, 

Penundaan musda DPD Partai Gokar Kota Bekasi merupakan suatu kewajaran 

Pilkada Serentak Desember 2020 juga cederung melanggengkan Dinasti politik.