PKB dan PKS masih penjajakan menuju lamran

Bawaslu buka pendaftaran pemantau pemilu 2024

Pelatihan dan Kaderisasi Berbasiskan Teknologi Informasi

Jadi Fahri Hamzah menggunakan Konstitusi, UU Pemilu dan UU Partai Politik negara mana dalam berpendapat? Karena pendapatnya sangat bertentangan dengan UUD 45, UU Pemilu dan UU Partai Politik.

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai Indonesia memerlukan kodifikasi hukum acara dalam menangani perkara sengketa Pemilu.

Komisi II DPR RI mencermati beberapa tahapan Pemilu 2024 yang krusial. Sehingga harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi masalah.

Kita akan dapat berapa partai yang akan masuk dan ikut pemilu, itu tanggal 14 Desember 2022. Jadi di akhir tahun ini kita Insya Allah akan dapat kepastian berapa partai peserta pemilu.

Ruang digital dan ruang publik menjadi ajang pertarungan politik

Orang yang punya kekesalan, punya kebencian, bisa disalurkan di tempat ini. Sehingga, kampanye itu bisa menjadi ajang yang carut-marut jika semua pihak tidak mampu mengendalikan suasananya.