Kalau beberapa yang kemarin sudah menyampaikan ke kita LHKPN itu harus dimasukkan pada saat pandemi. Mereka biasanya dibantu TA (tenaga ahli), oleh staf, nah kita kan WFH (work from home) semua sehingga staf yang membantu rata-rata pada WFH.

Sebab LHKPN itu harus dijadikan barometer transparansi pendapatan dan kekayaan yang dimilikinya.

Dalam suasana ketatanegaraan yang serba rancu ini, DPD RI menilai Amandemen menjadi kebutuhan mendasar yang krusial dalam proses pengembangan demokrasi yang substansial di Indonesia. Jangan sampai kita merasa tabu dengan isu Amandemen UUD.

Pemerintah jangan main-main soal data ini. Covid-19 ini merupakan pandemi global, dimana setiap data yang dipublikasikan di suatu negara disorot dan dijadikan acuan oleh negara lain.

Bermunculannya sejumlah pelanggaran terhadap sejumlah aturan yang diberlakukan dalam pengendalian Covid-19.

Seharusnya, Hasan tidak ikut campur meski dirinya mantan bupati Probolinggo. Terlebih, Hasan merupakan anggota DPR RI.

Urgensi RUU PKS ini harus disahkan, karena sangat dibutuhkan negara kita. Sehingga sanggup menjawab aspirasi dan kebutuhan hukum di masyarakat.

Ditekankan Firli, ketaatan melaporkan harta kekayaan sepatutnya dilakukan sebelum, selama dan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara. 

Hal itu diungkap Firli dalam webinar bertajuk `Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu & Akurat" yang disiarkan saluran YouTube KPK RI, Selasa (7/9).

Ini benar-benar dagelan yang tidak lucu, dan itu dipertontonkan langsung ke masyarakat. Sudah jelas tidak boleh secara aturan, tapi DPR tetap memutuskan untuk mengikutkan dua calon anggota BPK yang tidak memenuhi syarat.