Sebab LHKPN itu harus dijadikan barometer transparansi pendapatan dan kekayaan yang dimilikinya.

Pemerintah jangan main-main soal data ini. Covid-19 ini merupakan pandemi global, dimana setiap data yang dipublikasikan di suatu negara disorot dan dijadikan acuan oleh negara lain.

Bermunculannya sejumlah pelanggaran terhadap sejumlah aturan yang diberlakukan dalam pengendalian Covid-19.

Seharusnya, Hasan tidak ikut campur meski dirinya mantan bupati Probolinggo. Terlebih, Hasan merupakan anggota DPR RI.

Urgensi RUU PKS ini harus disahkan, karena sangat dibutuhkan negara kita. Sehingga sanggup menjawab aspirasi dan kebutuhan hukum di masyarakat.

Ditekankan Firli, ketaatan melaporkan harta kekayaan sepatutnya dilakukan sebelum, selama dan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara. 

Hal itu diungkap Firli dalam webinar bertajuk `Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu & Akurat" yang disiarkan saluran YouTube KPK RI, Selasa (7/9).

Ini benar-benar dagelan yang tidak lucu, dan itu dipertontonkan langsung ke masyarakat. Sudah jelas tidak boleh secara aturan, tapi DPR tetap memutuskan untuk mengikutkan dua calon anggota BPK yang tidak memenuhi syarat.

Pandemi Covid-19 cukup berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 dan 2021. Berbagai sektor perekonomian juga ikut terkena dampak negatif, termasuk pariwisata Indonesia.

Kami menggunakan ruang yang tersedia bagi publik untuk memprotes. Salah satunya ke MKD dan pengadilan