Bawaslu sebagai pengawas Pemilu dan Pilkada diharapkan bisa diperkuat lagi. Jika kewenangan Bawaslu diperkuat dalam pengawasan, otomatis akan meringankan tugas Mahkamah Konstitusi (MK).
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI prihatin atas ditetapkannya Menteri Sosial, Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19.
Dalam kesempatan tersebut Hudarni Rani melihat proses pengemasan logistik Pilkada yang siap untuk didistribusikan oleh KPU Bateng.
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bencana banjir beberapa hari lalu di Kota Medan perlu menjadi perhatian serius jelang Pilkada Serentak.
Persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Kalimatan Timur (Kaltim) saat ini sudah mencapai 95 persen, untuk itu diharapkan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam pilkada
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapatkan penghargaan Obsession Awards 2020. Bersama para penerima penghargaan serupa lainnya, dia dinilai telah memotivasi tokoh dan anak bangsa lainnya untuk membangun negeri ini dari keterpurukan akibat dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.
Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono melakukan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku dalam rangka pengawasan Pelaksanaan Pilkada (4/12). Nono berharap terjalin sinergi kerja sama antara DPD RI, KPU, dan Bawaslu untuk mewujudkan pilkada yang aman, lancar, dan berkualitas di tengah pandemi Covid-19.
Wakil Ketua DPD RI menilai Maluku memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Selama ini potensi kepariwisataan di Maluku belum terkelola dengan baik. Nono lalu mendorong adanya pengembangan kepariwisataan bahari yang mampu menjadikan Maluku sebagai salah satu ikon destinasi pariwisata Indonesia.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan rapat konsultasi bersama Wapres Ma`ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). LaNyalla melaporkan sejumlah wilayah yang dinilai DPD layak untuk menjadi provinsi, selain Papua.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong Bank Indonesia (BI), khususnya perwakilan Jawa Timur, untuk menambah dukungan modal pelaku UMKM. Ini dilakukan untuk percepatan pemulihan ekonomi buntut pandemi virus Corona.