Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RKUHP dinilai dapat berpotensi tabrakan atau tumpang tindih. Sebab, dalam RKHUP sendiri telah diatur secara umum dalam berbagai perspektif.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai, perangkat untuk menunjang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi belum sepenuhnya tersedia dengan baik.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berpesan agar Kopassus TNI yang baru saja diresmikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, selain bersiap menghadapi pertempuran di darat, laut dan udara, juga harus bersiap menghadapi pertarungan di dunia maya.

RUU PKS dan KUHP diharapkan bisa saling melengkapi. Sehingga, dapat memberi kepastian hukum terhadap korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual.

Munculnya RUU PKS bermula karena banyak masukan kepada anggota DPR terutama di Komisi VIII menyangkut kegelisahan masyarakat tentang kekerasan seksual yang sulit melakukan pembuktian di pengadilan.

DPR diminta tak terburu-buru mengesahkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) menjadi Undang-Undang karena dianggap masih banyak kelemahan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu melakukan investigasi saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hal itu terkait adanya dugaan upaya penguasaan atas perusahaan dengan cara cornering.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan BK DPR RI Y.O.I. Tahapari mendukung langkah Walikota Ambon untuk mempersiapkan Ambon sebagai Kota Musik Dunia yang diakui oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Komisi II DPR RI apresiasi berbagai program terobosan Gubernur Wayan Koster yang mampu direalisasi dalam waktu begitu singkat dan cepat.

Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menjelaskan, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI selaku supporting system Dewan, harus selalu proaktif dan adaptif dengan cepat.