Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menyayangkan pemadaman listrik di Jawa-Bali dalam jangka waktu yang lama pada beberapa hari lalu. Hal ini harus menjadi evaluasi bagi PT. PLN (Persero) dan dilakukan investigasi guna memberikan kepastian kejadian sebenarnya.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) tidak diperlukan. Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju menilai RUU Kamtansiber akan memicu pemborosan anggaran.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mendorong Pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan empat pelabuhan untuk memajukan pariwisata Bali.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyampaikan ucapan duka yang mendalam atas wafatnya ulama kharismatik pemilik Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, KH Maimoen Zubair.

Ketua DPR RI Bamsoet mendorong berbagai stakeholder, dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda), aparat keamanan serta tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, untuk melakukan evaluasi terkait masalah keamanan.

Menyusul pemadaman listrik di sejumlah daerah pada Minggu (4/8/2019) lalu hingga Senin (5/8/2019), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai otoritas yang menyediakan energi listrik bagi masyarakat, didesak untuk segera dievaluasi.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengimbau PT. PLN (Persero) agar sebaiknya melakukan koordinasi dengan lembaga kebencanaan seperti BMKG dan BNPB dalam menganalisa kerusakan pembangkit.

Anggota Komisi VII DPR Bara Hasibuan mengatakan, Komisi VII akan memanggil Direksi PT. PLN (Persero) terkait peristiwa pemadaman listrik secara massal di wilayah Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat yang terjadi Minggu (4/8).

Lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia sebagian besar mengalami over kapasitas. Hal tersebut dikarenakan  banyaknya narapidana berasal dari kasus narkoba.

Pakar Hukum Tata Negara asal Universitas Soedirman, Muhammad Fauzan menyatakan Rancangan Undang-Undang Kemanan dan Ketahanan Siber (RUU Kamtansiber) berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar lembaga terkait.