Strategi pengelolaan perikanan dilakukan melalui pengelolaan berkelanjutan, 

Kebijakan menyangkut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibuat pemerintah pusat selalu menjadi beban pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, kebijakan pengangkatan dilakukan pusat, namun yang bayar gaji dibebankan ke pemda.

Eksekusi ini dilakukan setelah perkara suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR periode 2019-2024 berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Materi pembekalan antikorupsi kali ini disampaikan oleh dua Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Alexander Marwata

Trenggono menyampaikan, bahwa IUU Fishing menjadi ancaman serius bagi pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan.

Melakukan penggalangan dana mengatasnamakan puluhan hingga ratusan kucing terlantar

Kapal-kapal asing ini banyak menggunakan alat penangkap ikan yang tak ramah lingkungan

Salah satu hambatan yang harus segera dientaskan yaitu persoalan tarif bea masuk produk perikanan Indonesia ke Uni Eropa.

Tampak Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Menpan RB Tjahjo Kumolo

Sinergi antara KKP dan TNI AL sangat strategis