Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, di wilayah PPKM level 1-3.

Sejauh ini, Jepang telah menyetujui vaksin COVID-19 Pfizer/BioNTech, Moderna dan AstraZeneca, meskipun yang terakhir diberikan secara terbatas.

Komite II DPD RI bekerjasama dengan FEMA IPB menyelenggarakan Seminar Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K secara fisik terbatas dan virtual.

PTM terbatas merupakan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan pendidikan saat ini. Hanya bagaimana nanti di lapangan agar tidak terjadi efek apapun.

Karena itu, saya sangat berharap niat MPR RI melakukan amandemen terbatas ini tidak dicurigai punya motif apa pun, apalagi dicurigai ingin mengubah konstitusi agar presiden bisa menjabat tiga periode.

PTM Terbatas Tahap 1 di Provinsi DKI Jakarta akan digelar dengan kapasitas 50% pada setiap satuan pendidikan.

Ketika coverage vaksinasi masih rendah, dengan jumlah vaksin yang terbatas, disparitas vaksin akan berbahaya karena akan terjadi pengoplosan dari vaksin gratis menjadi vaksin berbayar. Karena itu sebaiknya rencana vaksinasi berbayar ini ditunda hingga kondisinya memungkinkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan sudah bersiap untuk menggelar PTM secara terbatas pada 30 Agustus 2021.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada daerah-daerah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1-3. Dalam aturan terbaru PPKM 1-3, daerah dimungkinkan menggelar sekolah tatap muka.

Rekomendasi mengusulkan amandemen terbatas UUD NRI 1945 agar MPR memiliki kewenangan menetapkan pedoman pembangunan nasional ‘model GBHN’, yang disebut PPHN.