Sekretariat Jenderal DPD RI melakukan sosialisasi SOP dan pedoman standar pelayanan guna memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik sehingga mendapatkan kepercayaan Anggota DPD RI dan masyarakat.

Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen mengimplementasikan keterbukaan informasi yang didukung dengan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai.

Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI menggandeng Universitas Jember dalam rangka penguatan kelembagaan dengan menyajikan data dan informasi yang cepat dan berkualitas.

Diperlukan kajian mendalam terhadap sejumlah undang-undang yang mengatur pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk menyinkronkan dan mengharmoniskan materi muatan agar tidak terjadi tumpang-tindih dan multitafsir dari para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Kepala Pusat Penelitian Setjen DPR RI Indra Pahlevi mengatakan, perlu ada peningkatan kapasitas para pejabat fungsional dan peneliti pada umumnya, dalam rangka mendukung tiga fungsi dewan (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan) yang didasarkan atas hasil riset.

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Universitas Padjajaran (Unpad) melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Dukungan Keahlian dalam Pembentukan Undang-Undang dan Kerja Sama antara BK dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad tentang dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI Inosentius Samsul dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Edmon Makarim melakukan penandatangan perjanjian kerja sama antara BK Setjen DPR dengan FH UI. 

Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Pusat Kajian Daerah dan Anggaran mengadakan Seminar Nasional Online dan Call For Papers bertema “Beban Berat APBN dan Dilema Daerah Dalam Menjaga Optimisme Di Tengah Pandemi: Antara Penyediaan Vaksin, Kebutuhan Utang, dan Kemampuan Keuangan Daerah, Rabu (3/3). 

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul menyarankan untuk segera dilakukan penyesuaian aspek regulasi yang berhubungan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan terhadap UMKM, lewat kebijakan Basis Data Tunggal.