Komisi X DPR RI mengingatkan Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek untuk segera membentuk atgas Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Jaringan kerja sama ini akan membawa dampak positif dalam meningkatkan ekonomi di tingkat lokal dan membantu mengatasi kemiskinan ekstrem, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia.

Sekarang tugas pemerintah merespons apabila temuan Ombudsman merujuk adanya pelanggaran administratif oleh guru dan pejabat-pejabat terkait. Kita pantau, kalau perlu sehabis reses bikin Panja PPDB.

Menurut Nicke, kuota LPG yang ditetapkan pemerintah pada 2023 sama dengan tahun sebelumnya

Pemerintah Indonesia menjadikan transformasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu agenda dalam menjalankan peran Ketua Asean ke-5

RUU ASN Insyaallah ini tinggal menunggu masuk masa sidang, sudah selesai kemarin (dibahas) di tingkat Panja, tinggal nanti pembahasan tingkat I dengan pemerintah kemudian langsung mudah-mudahan di awal masa sidang nanti di pertengahan Agustus kita mulai. Mungkin minggu ke-3 sudah selesai.

Sekolah Lapang merupakan upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan usaha tani dan kesejahteraan petani melalui teknologi.

Saya mendorong sembari menunggu berlakunya Undang-Undang PDP ini pemerintah keluarkanlah peraturan darurat berlaku sampai PDP diberlakukan. Itu untuk menangani data yang dikelola oleh lembaga-lembaga pengelola data, baik itu milik pemerintah maupun swasta.

Maka, Komisi X mendesak pemerintah dalam hal ini Mendikbudristek (Nadiem Anwar Makarim) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Penyiapan stok pangan nasional dilakukan dengan menguatkan posisi cadangan pangan pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk stabilisasi pangan.