Namun kami perlu ingatkan pemerintah, bahwa program tersebut tidak cukup menyelesaikan masalah pokok yang dihadapi rakyat. Masalah fundamental kita adalah kebutuhan pangan dan minyak bumi yang ditopang dari impor negara lain, dan ketergantungan penggunaan Dolar Amerika Serikat (AS) dalam pembayaran internasional.

Baleg DPR RI menyelenggarakan Rapat Pleno Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Puan mengatakan, ketegasan Pemerintah terhadap aturan penggunaan kemasan plastik tersebut juga dapat mendukung kebijakan hijau untuk keselamatan bumi.

Sektor pertanian menolak aturan produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang merupakan pelaksanaan UU. 

Komisi VIII DPR RI mendorong agar biaya haji diturunkan dari usulan pemerintah senilai Rp98 juta. Selain meminta penurunan biaya haji, Komisi VIII juga meminta pelayanan jemaah haji juga harus ditingkatkan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret agar memastikan sistem transportasi publik di Indonesia senantiasa aman.

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mempunyai peraturan turunan yang terdiri enam peraturan pemerintah dan dua peraturan presiden.

etua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk menyiapkan solusi jangka panjang berupa infrastruktur pangan, guna mengantisipasi kemungkinan adanya krisis yang terjadi akibat dampak dari perubahan iklim.

Tindak lanjut Kerjasama dengan Pemerintah Austria, Menaker Ungkap Strategi BLK Maritim Secara Revolusioner

Gelar Asmas MPR, Fadel Muhammad Harap Pemerintah Luangkan Waktu Dengar Keluhan Rakyat