Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas.

Tidak adanya satu otoritas tunggal menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam menangani masalah maritim. Dengan begitu, koordinasi penanganan pelanggaran menjadi lemah dan tidak efisien.

Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menerima masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus menilai tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI untuk mengganti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sebagai hal yang wajar.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan semakin mendapatkan momentum dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kami menyambut gembira capaian tersebut. Dan kami berharap investasi yang masuk bisa menandai langkah awal Indonesia dalam memperkuat peran di rantai pasok global.

Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menyoroti mundurnya 1.957 CPNS, yang dinilainya hal tersebut merupakan musibah nasional.

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan transisi energi ramah lingkungan di wilayah NTT, seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik akibat pertumbuhan sektor pariwisata dan investasi di kawasan tersebut.

Kawan-kawan Koalisi Masyarakat Sipil hari ini beraudensi dan mendiskusikan berkaitan dengan saran-saran masukan-masukan, pendapat-pendapat mengenai rumusan RUU KUHAP kita yang saat ini sedang, masih sedang bergulir di Komisi III.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa Indonesia harus tetap tegas dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).