Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan sidang World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (WPFSD) merupakan kebanggaan masyarakat Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan perempuan dan penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan yang baik dan adil terutama dalam bidang ketenagakerjaan, sehingga Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang menjalankan keadilan HAM terbaik.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, terjaminnya kesetaraan gender dan kaum disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama di dunia kerja perlu mendapatkan satu peneguhan. Mereka merupakan warga negara yang juga berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak di Indonesia.

KPK mengamankan satu orang anggota Komisi VI DPR terkait kasus dugaan suap impor bawang putih. Bermula kasus tersebut dalam OTT yang dilakukan sejak Rabu, 7 Agustus 2019 hingga Kamis, 8 Agustus 2019 dini hari.

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian (BK) DPR RI Helmizar mengatakan, instansi pendidikan seringkali lemah dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah menilai Pemohon tidak merinci suara yang mereka paparkan dalam tabel permohonan terkait Dapil  DKI Jakarta DPR.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan peran penting satuan Pamdal dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta sehingga terhindar dari gangguan atau ancaman, baik terorisme, bahaya kebakaran dan sebagainya.

Kepala Bagian Sekretariat Badan Musyawarah (Bamus) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin menerima kunjungan konsultasi DPRD Kota Cilegon terkait peran dan fungsi Bamus DPR RI.

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menyayangkan pemadaman listrik di Jawa-Bali dalam jangka waktu yang lama pada beberapa hari lalu. Hal ini harus menjadi evaluasi bagi PT. PLN (Persero) dan dilakukan investigasi guna memberikan kepastian kejadian sebenarnya.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) tidak diperlukan. Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju menilai RUU Kamtansiber akan memicu pemborosan anggaran.