Komisi III DPR mengingatkan, jangan berharap Capim KPK akan dipilih jika tidak memiliki komitmen dan keberanian untuk memperbaiki internal pemberantasan korupsi tersebut.

KPK dinilai tidak adil dan zalim dalam menegakkan hukum. Sebab, ada sejumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka selama bertahun-tahun dan tidak diproses.

Indonesian Police Watch (IPW) akan membeberkan sejumlah kebobrokan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Komisi III DPR.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan perubahan UU KPK merupakan suatu bentuk evaluasi penyempurnaan fungsi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bertentangan atau melanggar konstitusi terkait penolakan atas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Komisi III DPR memastikan akan mendengar dan mempertimbangkan seluruh masukan dari masyarakat sipil dalam pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK).

Komisi III DPR sedang menggelar uji makalah terhadap 10 Capim KPK. Uji makalah tersebut sebagai rangkaian fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK.

Paniti seleksi (Pansel) menegaskan telah melakukan proses seleksi terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) secara ketat dan profesional.

Komisi III DPR tidak akan melakukan lobi politik dalam rangka melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih lima dari 10 Capim KPK.

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung Professor Dr. Bambang Saputra menyatakan revisi Undang-Undang KPK merupakan sebuah keharusan.