Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada acara Rakornas Indonesia Maju, Gubernur Bali Wayan Koster akan membentuk Tim Review untuk mengevaluasi dan mengkaji secara cermat produk hukum yang ada, sekaligus menyederhanakan peraturan melalui Omnibus Law di daerah.

Keppres yang ditetapkan pada 9 Januari 1993 dan ditandatangani langsung oleh Soeharto itu memiliki andil besar membawa nama satwa Komodo dan bunga Rafflesia Arnoldi, hingga terkenal seperti sekarang.

Lantaran kenaikan iuran tersebut dirasa hanya akan menambah beban rakyat, Anwar pun meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut Perpres No 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Presiden Joko Widodo menyinggung akan membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law.

Presiden menegaskan bahwa ASEAN terbuka untuk bekerja sama dengan RRT dalam kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, yang salah satunya memfokuskan kerja sama konektivitas dan infrastruktur.

Kristalina merupakan Direktur Pelaksana IMF pertama yang berasal dari negara ekonomi yang sedang berkembang (Bulgaria).

Joko Widodo memberikan waktu kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, untuk mengatasi masalah pendidikan di Tanah Air.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma`ruf Amin telah resmi menjadi Anggota Kehormatan Pemuda Pancasila

Jokowi menyarankan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Memenko Polhukam), Mahfud MD untuk mengkaji istilah baru itu.

Nadiem Anwar Makarim mengaku tidak berpikir dua kali, saat Presiden Joko Widodo menawarinya kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).