Untuk sampai 14 persen butuh kerja ekstra yang melibatkan semua pihak tidak saja pemerintah pusat tapi juga Pemda hingga aparat desa. Dari sisi realita sudah cukup bagus dari 24,4 persen menjadi 21,6 persen. Ini buah kolaborasi dan kerja keras.

Kita bukan orang dulu baru kemudian ngumpul-ngumpulin syarat tadi, baru kemudian koalisi, kita menjajakin kerja samanya dulu, artinya kita bisa dengan teman-teman di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ya bisa dengan teman-teman Koalisi Indonesia Bersatu tapi kalau dengan kondisi perubahan kayak mohon maaf bang.

Golkar saat ini tengah dilirik oleh sejumlah partai politik untuk bergabung koalisi. Sementara, rencananya PDIP akan berkunjung ke PAN dan PPP.

Kan banyak testimoni di medsos, salah satu yang mereka percaya kenapa mereka nyebut nama Pak Luhut terus karena Pak Luhut waktu 2017 datang bersama James Riady yang memaparkan secara detail soal proyek ini makanya masyarakat percaya. Tapi kemana mereka semua ini ketika problem begini? Kok seperti lari cuci tangan Pak atas persoalan Meikarta ini.

Vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada eks Kadiv Propam Ferdy Sambo sudah berkeadilan dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Mohon maaf sekali lagi itu (pembentukan kantor perwakilan di daerah) tidak bisa kita wujudkan karena setelah Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 19 dicabut dan diamanatkam di dalam salah satu pasal UU Nomor 19 Tahun 2019 mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di Ibu Kota negara.

Kasus ini sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu, pemerintah sudah mengentikan peredaran semua obat sirup yang dicurigai sebagai penyebab GGA. BPOM juga sudah merilis perusahaan yang dilarang mengedarkan produk-produknya termasuk juga merilis obat-obat yang diijinkan. Bahkan tersangka pun sudah ada. Lalu mengapa kasus GGA ini muncul lagi?

Dalam kasus suap dana hibah ini KPK sudah memeriksa lebih dari 70 orang saksi, termasuk Kusnadi

PDIP dan NU Miliki Sejarah Panjang sejak Era Perjuangan Kemerdekaan

Menurut Sugeng, pernyataan Surya Paloh pada saat berkunjung ke DPP Partai Golkar itu tidak memberikan kode ingin bertemu dengan PDIP atau Megawati.