DPR melalui forum Badan Musyawarah (Bamus) dan forum lobi menyetujui untuk menunda pengesahan terhadap empat RUU menjadi Undang-Undang (UU) pada Paripurna hari ini, Selasa (24/9).

Paripurna DPR resmi menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang (UU) sebagaimana permintaan dari Presiden Jokowi.

Polda Metro Jaya mengegaskan dalam mengawal aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Anggotanya tidak menggunakan senjata api.

Paripurna DPR terpaksa diskors. Hal itu untuk melakukan forum lobi antara pimpinan fraksi dan Komisi dengan pemerintah terkait pengesahan RUU Pemasyarakatan.

Ada aksi demo di depan Gedung DPR/MPR, Polisi siapkan personel pengamanan untuk mengawal proses demo tersebut.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Muhammad Fauzan berpendapat langkah Presiden Jokowi menunda pengesahan empat RUU menunjukkan ketegasan Jokowi dalam menyikapi situasi politik sekarang.

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek memenuhi depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, Jalan Gatot Subroto

Pandangan Presiden Jokowi terkait RUU KUHP akan dibaca dan dibahas dalam rapat Paripurna DPR, Selasa (24/9) besok.

Ervin Luthfi sebagai calon anggota DPR RI terpilih resmi melayangkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Nomor: 187/ G/ 2019/ PTUN-JKT.

Presiden Jokowi meminta DPR untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP untuk ditetapkan menjadi UU pada tingkat II di Paripurna DPR.