Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengingatkan KPK untuk tidak gentar menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kemenag tahun 2023-2024.

Komisi III DPR juga yakin bahwa KPK akan prudent dalam mencari dan menemukan aktor kuat yang dibalik kouta haji khusus yang terindikasi ada rasuah di dalamnya.

Pendidikan hari ini adalah penentu nasib bangsa dalam menapaki abad kedua kemerdekaan Indonesia Emas 2045.

Harapannya BI mempersiapkan lebih baik. Sosialisasi harus dilakukan dengan benar agar tidak menimbulkan kesan pengawasan total terhadap transaks.

Bisa dilakukan proses yang saling kontrol, saling imbang, checks and balances antara eksekutif dan legislatif di sana dengan memperbaiki sejumlah kebijakan bupati yang selama ini mungkin dianggap kurang baik.

Mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri secara sadar bahwa beliau ada salah ucap, terus kemudian langsung meminta maaf ke publik untuk mengakhiri polemik itu.

Komisi III DPR RI mendukung penuh KPK membongkar dugaan keterlibatan bos Travel haji dan umrah dalam kasus korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag 2023-2024.

Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib mendesak pemerintah untuk menertibkan dan menindak tegas mafia impor gula rafinasi yang memanfaatkan celah aturan untuk mengeruk keuntungan, namun merugikan petani tebu dan mengguncang stabilitas harga di pasar.

Butuh sinergi lintas kementerian dan lintas stakeholder. Tidak cukup hanya Kementerian UMKM saja.

Penyelenggaraan pendidikan di pesantren didorong masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), yang sedang dalam proses legislasi di DPR RI.