Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menjanjikan akan menghibahkan sejumlah uang sitaan senilai Rp30 Miliar dari Presiden PKS Sohibul Iman Cs kepada lembaga pendidikan dan pesantren.

Sanksi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan lalu.

Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui pertimbangan atas pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril Maknun oleh Presiden Jokowi.

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menilai, seringnya humas antar kementerian dan lembaga saling berkoordinasi, nantinya akan tercipta pendekatan yang saling memahami, terutama tentang tugas-tugas Anggota Dewan.

Delegasi DPR untuk kedua kalinya berhasil memaparkan Voluntary National Review (VNR) berisi keberhasilan pencapaian TPB di Indonesia pada pertemuan HLPF on Sustainable Development yang bertemakan Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality.

Ketua BKSAP DPR, yang sekaligus menjadi Pimpinan pada WPFSD, Nurhayati Ali Assegaf menjadi satu-satunya anggota parlemen perempuan yang memperoleh kesempatan untuk menjadi pembicara dan berbagi mengenai keterlibatan aktif DPR dalam pencapaian TPB.

KPK masih terus mendalami kasus dugaan gratifikasi  Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Meranti, Riau. Saat ini, penyidik KPK mengusut dugaan keterlibatan Wakil Ketua Komisi VII DPR, M Nasir.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Herman Herry mengaku tergugah atas apa yang dirasakan terpidana Undang-Undang Informasi dan Elektronik atau UU ITE, Baiq Nuril Maknun.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan DPR RI mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo melakukan reformasi total birokrasi serta memangkas lembaga non struktural yang tidak efektif.

Komisi III DPR akan memanggil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk meminta penjelasan terkait amnesti terhadap terpidana Undang-Undang Informasi dan Elektronik atau UU ITE, Baiq Nuril Maknun.