Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai justru memperkuat lembaga adhoc tersebut.
Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat diperlukan. Pasalnya, persoalan dan modus korupsi saat ini semakin berkembang.
Firli belum bisa duduk santai menunggu uji kelayakan dan kepatutan yang akan diberikan DPR, pasalnya hingga hari ini pencalonannya tersebut masih terus ditentang oleh beberapa kalangan perihal beberapa kasus yang ditudingkan kepadanya.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK akan relevan jika memperkuat institusi pemberantasan korupsi itu.
Gelaran World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) 2019 resmi diakhiri dengan diadopsinya kesepakatan Bali Roadmap.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan perlu dibuat solusi jangka pendek, menengah dan panjang dalam menyelesaikan permasalah di Papua.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang KPK, Jumat (6/9).
Usai peserta Parlemen Remaja 2019 melakukan simulasi Sidang Paripurna dengan agenda persidangan Pengambilan Keputusan tentang Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kegiatan Parlemen Remaja 2019 resmi ditutup.
DPR juga sepakat untuk merevisi empat hal dari UU KPK. Mulai penyadapan, dewan pengawas, kewenangan SP3 dan tentang pegawai KPK.
Kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya dan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030, mendorong Parlemen Indonesia untuk melakukan kerjasama kesepahaman dengan Parlemen Republik Ceko.