Pemerintah tidak terapkan opsi lockdown di tengah penyebaran infeksi virus corona atau covid-19 di Indonesia. Kebijakan isolasi wilayah atau lockdown harus diambil dari kebijakan pemerintah pusat.

Politikus Partai Demokrat Irwan menerima penghargaan Making News Person di acara penghargaan Teropong Parlemen Award (TPA) 2020.

"Pemerintah sudah bisa menerapkan kedaruratan kesehatan karena kejadian yang ada saat ini sudah bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran virus corona yang membahayakan kesehatan dimana sudah menyebar lintas wilayah atau lintas negara," kata Saleh

"Saya mendoakan semoga pak BKS segera diberi kesembuhan dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa," kata Saleh

"Saya mendesak pemerintah untuk mengundang para ahli untuk mengkaji wacana lockdown Indonesia. Pasalnya, wacana lockdown itu sudah banyak diusulkan oleh berbagai kalangan, tidak hanya kalangan awam, usulan itu juga disebutkan oleh ahli dan akademisi," kata Saleh

Pemerintah Australia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Indonesia dalam menangani endemi virus Corona (COVID-19). Mengingat Australia sendiri belum secara masif memerangi virus ini seperti yang dilakukan Indonesia.

"Saya mewakili Pak Menpora menerima Pak Sekda, sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan sepanjang tidak ada agenda bersama Presiden atau DPR RI, moga Pak Menpora dapat menghadiri," kata Sesmenpora

Pasca Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka pemerintah diminta mencari solusi untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat.

Maksudnya 5 persen untuk DPR RI, 4 persen DPRD provinsi, dan 3 persen DPRD kota.

"Dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah untuk membuat grand design jangka panjang agar produksi gula secara nasional bisa meningkat dan untuk mengurangi ketergantungan pada impor;" kata Ketua Kelompok Fraksi PKS, Amin Ak