Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga saat ini belum mengirim anggota ke Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa alasannya?

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pisau bedah dalam mengurai kinerja pemberantasan korupsi di tanah air.

Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Qatar (NHRC) menerima keluhan dari warga Qatar, bahwa peziarah dari Qatar dilarang masuk Masjid al-Haram di Mekah.

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai sebagai pelemahan terhadap lembaga anti rasuah itu, hanya bentuk rasa ketakutan.

Pasca terbentuknya Pansus Hak Angket KPK, beredar rumor bahwa Pansus tersebut bermuara untuk pembubaran lembaga anti rasuah itu. Benarkah?

Pansus Hak Angket KPK yang sudah mulai bekerja diharapkan dapat menjalankan tugas secara maksimal untuk membenahi sistem pemberantasan korupsi di tanah air.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga saat ini masih konsisten menolak Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dikatakan Febri, KPK akan mendalami dan mematangkan proses pengkajian  hukum. Hal itu untuk melihat aspek keabsahan hak angket.

Partai Demokrat ogah menanggapi soal anggaran Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencapai Rp3,1 miliar.

Partai Demokrat hingga saat ini masih konsisten tidak mengirim anggotanya dalam Pansus Hak Angket KPK. Apa alasan Demokrat tidak mengirim kadernya?