Ida menjelaskan kunci utama pembahasan hak angket KPK berada di komisi III. Alasannya, KPK merupakan lembaga mitra kerja komisi III.

PDIP menilai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya sebatas etalase. Bagaimana tidak, pimpinan KPK diminta ikut aturan main penyidik.

PDIP menentang persepsi sejumlah kelompok masyarakat yang menilai hak angket KPK untuk menghambat pemberantasan korupsi.

Sejumlah fraksi di DPR menolak hak angket KPK yang telah diputuskan paripurna DPR. Apa alasan penolakan hak angket KPK tersebut?

Hak angket KPK yang telah diputuskan sidang paripurna DPR harus ditindaklanjuti dan seluruh fraksi harus mengirim anggotanya dalam Pansus.

Meski telah diputuskan dalam rapat paripurna DPR, pimpinan DPR belum bisa menindaklanjuti hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mendorong hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera ditindaklanjuti.

Sudding menyampaikan secara yuridis, hak angket KPK sebenarnya sudah sah setelah melalui ketok palu pengesahan saat rapat paripurna

Fraksi PKS meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk memproses dan menindak Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Fraksi PKS menilai Fahri Hamzah telah melanggar aturan dalam pengambilan keputusan sidang paripurna DPR dalam keputusan hak angket KPK.