Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah mengalokasikan anggaran bagi institusi Pendidikan swasta. Hal itu sebagaimana amanat konstitusi.

DPR RI menyelenggarakan Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 dengan agenda tunggal yakni mendengarkan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi atas KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2021.

Frasa swasta dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dihapus. Hal itu bertujuan agar tidak ada dikotomi sekolah negeri dan sekolah swasta.

Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan care center sebagai solusi dari penerapan kenormalan baru (new normal) di sektor pendidikan.

Komisi I DPR RI telah merampungkan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 32 calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (Dubes LBPP) RI untuk negara-negara sahabat.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry mengkritisi sikap Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara yang mengklarifikasi seorang pria yang menulis canda Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) soal "tiga polisi jujur".

Ketua Timwas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Kesehatan mempersiapkan secara matang pelaksanaan new normal.

Pencabutan larangan Ekspor Masker dan APD disesalkan oleh DPR RI, Sebab, sampai saat ini kasus positif covid-19 masih terus bergerak.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menilai pembukaan kembali sekolah saat pandemi virus Corona (Covid-19) masih berisiko.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyarankan agar kalangan dunia usaha memanfaatkan aktivitas sebaik mungkin dengan mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.