Komisi X DPR RI menerima masukan konstruktif untuk RUU Sisdiknas. Kali ini masukan diberikan salah satunya oleh Majelis Adat Kerajaan Nasional (MAKN).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ali Taher menjelaskan, setiap orang berhak atas perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Yang sebelumnya berseberangan dengan Pancasila justru semakin lantang menjadi `juru bicara Pancasila` di ruang publik

Sekarang bola ada di tangan pemerintah, dan pemerintah punya waktu sampai 20 Juli untuk merespons.

Kami dari Partai Demokrat sejak awal menegaskan bahwa RUU HIP harus ditolak dan tidak dilanjutkan pembahasannya dan dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI

Kami dari Partai Demokrat sejak awal sejalan dengan sikap PBNU dimana kami menegaskan menolak RUU HIP

Karenanya, PBNU meminta RUU HIP harus dicabut atau ditarik.

Datangnya investasi tentunya bakal membawa dampak positif bagi petani.

Anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana menyambut positif RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konferensi Swiss.

BMI menilai upaya perlawanan terhadap RUU HIP adalah sebagai upaya menjaga eksistensi NKRI secara menyeluruh.