Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyampaikan bahwa suatu RUU bisa ditetapkan menjadi sebuah UU apabila telah rampung pembahasannya dan dinyatakan lengkap sempurna, serta disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di Parlemen dan Pemerintah.

Pemerintah dalam waktu dekat akan mengumumkan skema baru mengenai penempatan dana Pemerintah di bank-bank dalam negeri yang ditunjuk sebagai Bank Jangkar, atau Anchor Bank.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menilai relaksasi kredit dari perusahaan pembiayaan atau leasing dinilai belum optimal. Hal itu karena minimnya sosialisasi ke dunia usaha baik dari OJK selaku regulator maupun dari bank atau leasing ke debiturnya yang terdampak.

Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud support para kepala desa beserta perangkatnya yang percepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin memberikan bimtek penyusunan peraturan perundang-undangan kepada dosen dan mahasiswa secara daring guna memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana proses kerja DPR RI di bidang legislasi.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta Pemerintah lebih memperkuat rancangan besar (grand design) pengembangan sektor perikanan dan hasil laut agar potensinya bisa digarap optimal untuk meningkatkan ekonomi rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

Hal itu perlu dilakukan agar ke depannya dunia pendidikan Indonesia tidak tergagap-gagap bila kembali dihadapkan pada kondisi serupa.

Pemerintah tengah mempersiapkan desain pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penjaminan Polis yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Setelah diberlakukan sekitar tiga bulan terakhir, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di setidaknya 4 provinsi dan lebih dari 70 kabupaten/kota, relatif berhasil menekan penyebaran Covid-19.