Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkirim surat kepada DPR RI untuk mengonsultasikan kebijakannya yang belakangan banyak dikritik kalangan legislator di Parlemen, terutama Komisi XI DPR RI.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa pandemi virus Corona (Covid-19) bukan semata masalah bagi Indonesia, tetapi seluruh dunia.

Baleg DPR RI Bukhori Yusuf menegaskan bahwa terdapat sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang menabrak ketentuan yang sudah diatur oleh UU eksisting dan juga UUD 1945.

Berbagai argumentasi yang mendesak agar Bank Indonesia melakukan Quantitative Easing (QE) dengan mencetak sejumlah uang untuk masuk memberi Surat Utang Negara di pasar primer, menuai polemik.

Timwas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI memastikan akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang jumlahnya mencapai Rp 405,1 triliun.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 124 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

PMI di Arab Saudi mengalami nasib memprihatinkan di tengah pandemi Covid-19. Mereka tidak digaji dan terancam di PHK dari tempat bekerjanya.

Mencermati penjelasan Menkeu Sri Mulyani Indrawati soal skema penempatan dana Pemerintah di bank-bank penyangga likuiditas dalam negeri atau bank jangkar sebesar Rp 87,59 triliun, tampak sekali kebijakan ini kian kehilangan arah alias ngawur.

Anggota DPR RI Intan Fauzi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga Kota Bekasi dan Kota Depok yang terdampak Covid-19.