Revisi UU Pemilu ditarik dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Dimana sejak selesainya Pemilu 2019, UU Pemilu ini sering dibahas dan menuai kontroversi. 

Kalangan senator mendorong pemerintah melakukan manajemen risiko bangunan dalam menghadapi kebencanaan yang sering terjadi.

Regulasi tentang bidang usaha penanaman modal mendorong UMKM bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar sehingga bisa mendapatkan akses ke pemasaran.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti kemajuan teknologi Jepang. Salah satunya, teknologi mobil terbang yang akan dihadirkan Negeri Matahari Terbit.

Pelaku usaha ekonomi digital yang menjalankan usahanya di kanal-kanal media sosial dan meng-endorse berbagai iklan merupakan kegiatan komersil.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti acungi jempol inovasi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menobatkan Desa Pesanggrahan, Kota Batu, Jawa Timur, sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).

DPD RI mendesak Badan Legislasi DPR RI untuk segera melakukan pembahasan dua RUU inisiatif DPD RI, yaitu RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa. 

Pandemi Covid-19 membuat tingkat kepedulian masyarakat ikut terangkat. Hal ini dibuktikan juga oleh Rumah Zakat yang banyak membantu masyarakat, khususnya UMKM. 

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengingatkan pemerintah tentang keamanan dan efek samping dari Vaksin AstraZeneca.

Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI sepakat perubahan daftar rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dan Prolegnas 2020 - 2024.