Pada 23 September 1950, Kongres AS mengadopsi Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, yang mengatur pendaftaran komunis

Maritim bukan sekedar soal laut, juga ruang udara di atasnya.

Pencegahan secara simultan, terencana, dan terpadu perlu dikedepankan

Kesan tumbang tindih kewenangan dalam penanganan terorisme harus dilihat dari perspektif positif.

Teknologi roket merupakan sistem yang sangat tepat mengingat Indonesia yang terdiri atas kepulauan-kepulauan.

Orang-orang yang terdaftar di bawah sanksi PBB sebagian besar sudah menjadi sasaran AS dan termasuk kementerian pertahanan Iran dan Organisasi Energi Atomnya.

Ada 51 calon kepala daerah yang sudah mendapat sanksi teguran

Indonesia berperan aktif termasuk mengirimkan pasukan perdamaian ke seluruh penjuru dunia

Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Barends mengapresiasi berbagai usulan dan masukan yang diberikan oleh MKI, METI, dan KPI terkait Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT).

Baleg DPR RI menyetujui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kejaksaan yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI.