Komisi II DPR RI terus mendorong Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mendesak Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang (RUU) Pelayanan Publik. 

Tujuan pembangunan desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Desa Pasal 78 No 6 Tahun 2014.

Syarief Hasan menyampaikan betapa pentingnya memahami nilai-nilai empat pilar seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Hasil PPKM level 4 tersebut akan menjadi dasar penerapan kebijakan pengendalian Covid-19 selanjutnya di tanah air.

"Kita biasa aja, banyak Undang-Undang, PP berubah-ubah kan biasa aja, enggak ada persoalan, ini kan persoalan politik,".

Danny Fenster, redaktur pelaksana outlet berita Frontier Myanmar, ditahan pada 24 Mei setelah militer menggulingkan pemerintah sipil dengan tuduhan di bawah undang-undang menentang perbedaan pendapat yang membawa hingga tiga tahun penjara.

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menegaskan bahwa pendekatan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan Covid-19 sebaiknya diberikan ketika hak-hak dasar masyarakat sudah disalurkan secara tepat sasaran.

Ketua Umum Komite Khittoh Nahdlatul Ulama (KKNU) 1926, KH. Wahab Chasbullah, mengatakan, politik bagi warga Nahdliyin itu ibarat air dan teh. Keduanya sangat mustahil untuk dipisahkan.

Setelah disetujui menjadi Undang-Undang Otonomi Khusus, menurut Ketua Panitia Khusus Otsus Papua Komarudin Watubun, Revisi UU Otsus Papua secara keseluruhan ada perubahan 20 pasal. Dari 20 pasal tersebut, 3 pasal perubahan merupakan usulan dari Pemerintah dan 2 pasal baru.

Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy menyoroti usulan rencana penerapan pajak karbon dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).