Kendati sudah ada kesepahaman antara Jokowi dengan Jusuf Kalla, namun agaknya langkah Airlangga juga tidak akan terlalu mulus. Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhitungkan.

Bukan pemerintah enggan melakukan hal tersebut, melainkan regulasi perundang-undangan tidak mengizinkan adanya tambahan kementeria

Jusuf Kalla menyebut maraknya aksi radikalisme dan intoleransi di Indonesia disebabkan oleh sempitnya pemahaman keagamaan

Idrus Marham selaku pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar menemui tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK). Hal itu terkait status hukum Setya Novanto di KPK.

Fredrich pun mengimbau agar Kalla belajar hukum sebelum berkomentar soal proses penyidikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Novanto.

JK tak mau ambil pusing mengenai hal tersebut. Terlepas benar tidaknya sangkaan dugaan korupsi itu, kata JK, nanti lembaga antikorupsi yang membuktikannya.

JK menyentil Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Perindustrian (Menperin).

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) harus bertanggungjawab atas situasi penegakan hukum secara umum dan khususnya pemberantasan korupsi di tanah air.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diminta untuk tidak asal bicara terkait wacana pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang saat ini sedang dalam pembahasan di Komisi III DPR.

Tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), hanya satu harapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).