Kalau izin tidak selaras dengan rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan, yang rusak ekonomi kreatif dan keberlanjutan pariwisata.

Di China itu, mereka sudah punya alat sederhana yang bisa langsung memisahkan logam begitu masuk. Efisiensinya tinggi sekali.

Kalau datanya tidak benar, negara harus mengeluarkan uang untuk peserta fiktif. Ini bukan angka kecil. Jangan sampai uang rakyat berantakan hanya karena data.

Walaupun BUMN milik negara, jangan sampai mematikan UMKM. Justru BUMN harus menjadikan UMKM sebagai mitra dalam rantai pasok.

BI Fast memang mempermudah transaksi digital masyarakat, namun sistem ini tidak boleh berjalan tanpa pengawasan independen.

Kita harus menilai secara proporsional. Tidak menutup mata terhadap kekurangan, tetapi juga tidak menafikan jasa dan kontribusinya bagi bangsa.

Mudah-mudahan persoalan ini bisa cepat selesai. Kita ikut prihatin.

Ini kan harus dibahas bersama dengan pemerintah, bagaimana secara teknis dan bagaimana kondisi keuangan dulu dan saat ini.

Karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari dari masa lalu sampai sekarang

Anggota Komisi IV DPR RI itu diperiksa di Kantor Polres Cirebon Kota pada Kamis, 30 Oktober 2025.