Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto mengapresiasi langkah masyarakat dan relawan yang penuh semangat mengawal proses penghitungan suara pemilu 2019 dari potensi kecurangan.

Pimpinan MPR mengusulkan agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dilakukan dengan sistem elektronik. Alasannya, biaya Pemilu akan lebih murah.

Wakil Ketua MPR Mahyudin tidak percaya adanya kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2019. Ia meyakini kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu serentak 2019.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerima ribuan laporan dugaan kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2019. Sejumlah dokumen dugaan kecurangan itu akan dilaporkan ke pihak yang berwenang.

BPN Prabowo-Sandiaga mencium aroma kecurangan sistemik di Pilpres 2019. Mulai dari indikasi ketidaknetralan aparat Kepolisian hingga upaya penghilangan suara masyarakat dalam proses perhitungan hasil Pemilu.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengaku telah mengantongi ribuan indikasi kecurangan Pemilu serentak 2019 di berbagai daerah Indonesia.

"Persaingan Pilpres ini begitu ketat, beda-beda tipis. Tetapi yang penting bagi Jenggala Center menang. Soal ada klaim muncul banyak kecurangan yang dituduhka saya kira ada mekanisme yang bisa menyelesaikan itu dengan bukti-bukti-fakta-fakta yang bisa dihadirkan. Mekanismenya sudah disediakan oleh undang-undang," kata Bang Oleng.

Prabowo Subianto menyerukan kepada relawan dan pendukungnya di seluruh penjuru tanah air, agar 17 April nanti menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna mengantisipasi kecurangan.

Amran meminta sebelum mencabut ijin para distributor tersebut, perlu adanya pengecheckan secara seksama untuk memastikan benar tidaknya ada kecurangan yang dilakukan hingga merugikan para petani.

Dugaan adanya kecurangan Pemilu 2019 di balik kisruh KTP elektronik atau e-KTP dinilai sebagai hal yang wajar dan cukup beralasan. Sebab, e-KTP sebagai dokumen primer yang dijadikan syarat pemilih. Partai apa yang mencoba ambil untung?