DPD RI memiliki peran penting dalam pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  dan Peraturan Daerah (Perda).  DPD RI juga berjuang untuk kepentingan daerah.

Kalangan senator mengingatkan Pemerintah untuk dapat mempertimbangkan beberapa hal dalam mengakomodasi kepentingan khusus honorer K-2.

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melihat PP Nomor 55 Tahun 2007 menciptakan persoalan Kementerian Agama dalam menyelesaikan sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI). Hal ini tidak lepas dari persoalan kebijakan pemisahan kewenangan pengelolaan Guru Pendidikan Agama di sekolah.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi meminta DPD RI ikut memperjuangkan harapan para petambak garam di NTT, agar pemerintah tidak mengimpor garam. Karena garam adalah salah satu potensi andalan provinsi tersebut. 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah daerah memfasilitasi dan membantu sebanyak mungkin produk lokal untuk bisa masuk dalam E-catalog daerah dan nasional. 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak Pemerintah Daerah Sumba Timur untuk menggali potensi pengembangan komoditas rumput laut.

Pemerintah terus menggenjot ketahanan pangan dengan membangun food estate di sejumlah daerah. Salah satu kawasan yang dijadikan food estate adalah Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin berkunjung ke Lembaga Pertahanan Nasional, Selasa (23/3). Sultan disambut langsung oleh Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo.

Impor untuk memenuhi komoditas beras bukanlah solusi. Terlebih, petani di sejumlah daerah sedang memasuki masa panen.