Komisi X DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada Rabu (3/9) lalu.

Hal itu didalami penyidik KPK melalui pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI.

Sudah kami tindaklanjuti sesuai surat MKD untuk memberhentikan fasilitas terhadap anggota yang dinonaktifkan.

Kami sangat menyesalkan dan prihatin dengan tindakan tersebut. MKGR sama sekali tidak pernah menginstruksikan, mengizinkan, atau terlibat dalam aksi-aksi (demonstrasi) yang dimaksud.

Terima kasih sudah hadir untuk memberikan masukan di tengah Indonesia sedang bersedih.

Dokumen ini nanti dari Sekretariat Jenderal DPR akan ke Badan Aspirasi juga dokumen ini akan kami serahkan langsung kepada pimpinan DPR, jadi lebih cepat prosesnya.

Kita perlu tahu seperti apa kriteria yang dilakukan Kemenkes dalam membagi konsentrasi antara penyuksesan program quick win dengan program jangka panjang transformasi kesehatan. Karena di lapangan, fasilitas kesehatan masih banyak melakukan penyesuaian.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memimpin Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar terkait pengantar RKA OJK Tahun Anggaran 2026.

Kita tidak bisa lagi menyusun anggaran tanpa arah yang jelas. Kementan harus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberi manfaat nyata bagi petani dan peningkatan produksi nasional.

Andre dalam kesempatan itu juga turut menandatangani surat serah terima 17+8 tuntutan tersebut.