Sebuah lembaga swadaya dari Jerman menilai DPR merupakan parlemen paling terbuka diantara negara Asia Tenggara (ASEAN).

Konstitusilah yang menjaga agar tidak ada satupun kelompok yang bisa memaksakan kehendaknya tanpa menghormati hak-hak warga negara yang lain.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakir menjelaskan kedudukan dan pengertian hak imunitas yang tersemat pada diri seorang anggota DPR dihadapan hukum

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai hanya untuk melemahkan lembaga ad hoc tersebut.

Pansus Hak Angket KPK menolak disebut melempem alias melemah setelah Ketua DPR Setnov ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Meski Ketua DPR Setnov ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP, Pansus Hak Angket KPK menyatakan tetap konsisten bekerja.

Pansus Hak Angket KPK belum bisa menyimpulkan langkah apa yang akan diambil terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga ad hoc tersebut.

PAN memberi sinyal akan mundur dari Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah sepihak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi, Yasonna H Laoly yang mengizinkan Muchtar menghadiri rapat Pansus Hak Angket di DPR RI beberapa waktu lalu itu menuai pertanyaan.

Eksistensi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya