Politikus Gerindra ini katakan, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada Bulan September mendatang. Hal itu lantaran DPR baru saja melaksanakan Penutupan Rapat Paripurna ke 28 masa persidangan V Tahun Sidang 2021-2022.

Proyek yang belakangan terbengkalai itu sejak awal sudah bermasalah. Proses perencanaan, koordinasi dari pihak-pihak terkait juga tidak berjalan secara matang.

Tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden, MPR RI, DPR RI, DPD RI, MA, MK, BPK, KY, dan juga bank sentral nantinya juga berkewajiban melaksanakan PPHN.

Pimpinan MPR RI telah menerima Rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang diusulkan Badan Pengkajian MPR RI.

Walikota Sorong, Lamberthus Djitmau tak kuasa menahan kegembiraannya seiring disahkannya RUU Papua Barat Daya oleh DPR RI. 

Terkait PMK ini kita sudah sangat keras ke Kementerian Pertanian pada tiap kali pertemuan untuk menjadi fokus utama.

Badan Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berencana membuat regulasi pelabelan risiko Bisfenol A (BPA).

Ganesa Wirya Jasa Adiutama yang diterima oleh Hetifah merupakan penghargaan untuk kategori perorangan, dan diserahkan langsung oleh Rektor ITB Reini Wirahadikusumah.

Semua fraksi yang hadir pada rapat tersebut menyetujui RUU ini menjadi inisiatif DPR. Masing-masing juru bicara fraksi pun menyerahkan naskah pandangan fraksinya secara simbolis kepada Pimpinan DPR.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut UU Pemasyarakatan perlu dibentuk untuk mengakomodir perkembangan hukum.