Ketua DPR Puan Maharani berharap draft Rancangan Undang Undang (RUU) omnibus law terkait perpajakan dan cipta lapangan kerja tidak merugikan pihak terkait dalam hal ini masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tak lagi memberikan kewenangan kepada MPR RI 

Permintaan Presiden Jokowi untuk menuntaskan rancangan undang-undang (RUU) omnibus law terkait perpajakan dan cipta lapangan kerja dalam 100 hari kerja dinilai bukan hal yang mustahil.

Sejumlah isu terkait ketatanegaraan dan Rancangan Undang-Undang usulan dari DPD RI menjadi topik pembicaraan antara Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti dan ahli tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI menyerahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020 kepada DPR RI.

Sikap KPK yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1555K/PID.SUS-TPK/2019 dinilai inkonstitusional atau perbuatan melanggar Undang-Undang (UU).

Rencananya, naskah akademik dan draf RUU akan dituntaskan minggu ini.

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan, setidaknya 50 Rancangan Undang-undang (RUU) baik dari Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI akan dibahas.

Perintah itu disampaikan pada November 2019 selama pertemuan yang diadakan oleh Komite Urusan Etnis dan Agama Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China, yang mengawasi masalah etnis dan agama di Tiongkok.

Tiga pengacara mengajukan laporan kepada jaksa penuntut umum terhadap pengusaha Ghosn atas kejahatan memasuki negara musuh dan melanggar undang-undang boikot.