Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai kebijakan Kemensetneg mengambilalih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita merupakan langkah strategis pemerintah dalam pengelolaan aset negara.

Ketua Pansus RUU Pansus Otsus Papua, Komaruddin Watubun menyampaikan, Pansus DPR saat ini sedang berfokus untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam hal pembangunan administratif di Papua.

Dalam menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, pemerintah tidak dapat memberikan bantuan tunai Covid-19 secara konsumtif. Namun kebijakan untuk membantu pelaku usaha kecil lebih tepat dilakukan.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kementerian mengatakan kebijakan tersebut akan dimulai 1 Ramadan, yang akan dimulai akhir bulan ini, tetapi tidak jelas berapa lama kebijakan tersebut akan berlangsung.

Diperlukan langkah antisipasi dan kebijakan yang terencana serta detail apabila bencana melanda Indonesia.

Ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah bisa menimbulkan gerakan atau pemikiran radikal. Terutama terkait kebijakan yang berbasis agama maupun ideologis.

Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah agar berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi Covid-19.

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menghapus ujian nasional (UN) dan menjadikan nilai rapor sebagai pertimbangan jalur prestasi masuk ke sekolah unggulan diprediksi akan menimbulkan kecurangan.