Presiden kemudian akan mengirimkan Surpres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Presiden juga akan menunjuk Kementerian yang akan membahas bersama dengan DPR, misalkan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan Kementerian PPPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

Program senilai Rp5,64 miliar

Gugus Tugas itu beranggotakan Kemenkumham, KSP, Kemenag, Kejaksaan hingga Kepolisian.

Pembahasan itu akan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Presiden (Surpres) Joko Widodo atau Jokowi agar RUU TPKS tersebut segera disahkan.

Tim dari DPR siap menyambut tim dari Kemenkumham, Kementerian P3A, maupun Gugus Tugas Pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah percepatan terkait hal ini.

Perlindungan hukum karya-karya anak bangsa terkait royalti dibidang musik khususnya patut dilakukan.

Hal itu untuk mencegah masuknya varian baru Covid-19, yakni varian Omicron.

Pemerintah melakukan evaluasi atas peristiwa kebakaran hebat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang beberapa waktu lalu yang menewaskan 41 narapidana.

Saya mendesak, mendorong kepolisian juga mendalami dugaan adanya transaksi di dalam penerbitan paspor aspal tersebut.