Rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) 52 dan 53 Tahun 2000 dinilai sebagai pintu masuk bagi asing untuk merampok ekonomi Indonesia.

KPK) diminta mengusut tuntas dugaan adanya aliran dana dua operator seluler milik asing dalam revisi PP nomor 52 dan 53 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Komunikasi.

Pertumbuhan di sektor telekomunikasi yang tinggi sangat menarik bagi korporasi asing untuk dapat menikmati pertumbuhan sektor telekomunikasi Indonesia.

Rencana pemerintah merevisi PP tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP tentang Frekuensi dan Orbit Satelit ditengarai hanya akal-akalan untuk melegalkan aksi `numpang jaringan` yang pada akhirnya dapat merugikan negara.

Awaluddin sebelumnya merupakan Direktur Enterprise & Business Service PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) sejak 2012

Penguna jasa telekomunikasi seluler mendukung rencana penurunan tarif interkoneksi.

Urutan teratas, saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) yang ditransaksikan sebanyak 9.361 kali

Urutan tugas Sekretaris Perdagangan Wilbur Ross dengan menetapkan apa teknologi asing merupakan ancaman terhadap keamanan nasional di bawah perintah dan melarang penggunaan perangkat keras, perangkat lunak dan layanan tersebut.