Saat ini Luhut berada di tengah pusaran kontroversi perpanjangan masa jabatan Presiden, tentunya hal ini akan berpotensi akan adanya ketidakfokusan mengurusi urusan Sumber Daya Air. Belum lagi berbagai jabatan yang baru saja diembannya, seperti Koordinator PPKM Wilayah Jawa dan Bali dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Dengan terbitnya perubahan UU tersebut, memberi semangat baru bagi kami dalam komitmen penegakan hukum di Indonesia. Berkaitan dengan penegakan Restorative Justive yang dilakukan oleh kejaksaan mendapat respon positif dari masyarakat.
Pasalnya dr Terawan adalah salah satu dokter terbaik yang dimiliki Indonesia. Banyak prestasinya, kami akan memperjuangkannya.
Semua persoalan yang diajukan, akan diperhatikan dan diupayakan solusi selain mendapat klarifikasi dan keterangan on the spot (dalam pertemuan itu), tetapi juga tetap akan disampaikan kepada Kementerian terkait.
Ada beberapa isu strategis yang hendak kami mintakan penjelasan secara komprehensif dari pemerintah dalam hal ini Mendagri yakni terkait rencana pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat yang menuai pro-kontra di tengah rakyat Papua, pelaksanaan Otsus di Aceh, pelaksanaan desentralisasi dan isu persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Kami berharap agar pemerintah dapat fokus menyelesaikan kereta api cepat Jakarta-Bandung pada tahun 2022 ini.
Komite III DPD RI berkewajiban untuk memastikan bahwa pengundangan RUU TPKS mampu mengatasi berbagai permasalahan terkait penanganan kekerasan seksual yang selama ini sangat lemah dan belum berperspektif pada perlindungan korban.
Jangan terasa kebijakan yang ada ini seakan-akan memberikan harapan seperti angin surga, tetapi justru yang terasa neraka dalam implementasinya.
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengatakan, pada pertemuan Asean +3, telah disepakati bahwasanya Parlemen Indonesia akan menjadi anggota komite yang akan men-drafting resolusi perdamaian Rusia-Ukraina.
Pemain 15 tahun itu berhasil memenangkan emas skating untuk Komite Olimpiade Rusia pada Senin awal pekan ini, tetapi medali itu tidak diberikan karena "masalah hukum".