Melalui Kemnaker, pemerintah juga terus berkomitmen mendukung pemberdayaan perempuan di tempat kerja, salah satunya dengan melindungi pekerja perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah lama mengkritik Komite Olimpiade Internasional (IOC) karena menganugerahkan Olimpiade kepada China.

Pengesahan RUU TPKS dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). RUU TPKS disahkan setelah masing-masing fraksi di DPR menyampaikan pandangannya.

“Fraksi PKB dengan mengucapkan Bismillah, menyetujui RUU TPKS menjadi RUU usul inisiatif DPR dan selanjutnya dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Semoga dua agenda penting DPR hari ini membawa manfaat yang besar untuk kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara.

Presiden kemudian akan mengirimkan Surpres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Presiden juga akan menunjuk Kementerian yang akan membahas bersama dengan DPR, misalkan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan Kementerian PPPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

Predikat Tara Utama ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa).

Sebagai Presidensi G20, upaya mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga dilakukan dalam diskusi para pemimpin dunia pada Finance Track dan Sherpa Track.

Kehadirannya yang dikonfirmasi datang di tengah boikot diplomatik yang dipimpin Amerika Serikat (AS) untuk memprotes catatan hak asasi manusia China, yang diikuti oleh Australia, Inggris, Kanada, dan Jepang.

Hun Sen mengunjungi pemimpin junta Min Aung Hlaing pekan lalu, sebuah langkah yang dikatakan kelompok hak asasi berisiko melegitimasi kudeta militer tahun lalu dan tindakan kerasnya terhadap ribuan aktivis demokrasi dan pendukung pemerintah terguling Aung San Suu Kyi.